Digital Library UNIMOF

Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa sehingga prinsip dan norma hukum publik juga berlaku pada kontrak pengadaan barang dan jasa._x000D_
_x000D_
Buku ini mengungkit hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Adanya hubungan kontraktual ini didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara di mana pemerintah selaku jabatan yang menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang dan jasa. Terlibatnya pemerintah terkait dengan jabatan pemerintahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa harus dibedakan dalam kedudukan sebagai wakil dari jabatan maupun wakil dari badan hukum publik. Hal ini tentunya diperlukan untuk membatasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri Buku ini mengupas kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara filosofis, asas-asas hukum kontrak, teori-teori hukum kontrak, dan syarat-syarat kontrak, dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah._x000D_
_x000D_
Berikut Daftar Isi Buku Hukum yang berjudul Buku Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya:_x000D_
_x000D_
Introduksi_x000D_
Kefaktualan_x000D_
Implikasi Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa_x000D_
Prinsip Hukum untuk Memberikan Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa_x000D_
Sarana Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa_x000D_
Inferensi dan Rekomendasi